Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 56 memuat, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disebut dengan Laporan Pelaksanaan APB Desa dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.

Dalam perdes pertaggungjawaban APBDes tersebut disertai dengan:

1. Laporan keuangan, terdiri dari: laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan;
2. Laporan realisasi kegiatan; dan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Artinya yang menjadi lampiran dari perdes pertaggungjawaban pelaksanaan APB Desa harus memuat tentang laporan keuangan yang dilengkapi dengan ralisasi program/kegiatan.

Sebelum perdes ini ditetapkan pemerintah Desa selaku pelaksana dan penanggungjawab kegiatan APB Desa diperlukan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan perogram dan kegiatannya melalu forum musyawarah Desa atau musdes pertanggungjawaban APB Desa.

Dengan kata lain, rancangan pertanggungjawaban APB Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musdes. Setelah forum tertinggi di Desa dilaksanakan dan ditetapkan oleh peserta forum mrnjadi sebuah ketetapan akhir dalam musyawarah dan disahkan dengan peraturan Desa.

Berikut kami Lampirkan Laporan Pelaksnaan Pelaksanaan APB Desa TA. 2024